Periskop.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta anak-anak yatim yang belum menerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP diprioritaskan dalam pendataan penerima bantuan pendidikan. Langkah ini diarahkan agar anak-anak dari keluarga rentan tetap bisa melanjutkan sekolah dan memiliki kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan Santunan Muharam Belanja Bersama Anak Yatim yang digelar Baznas Bazis DKI Jakarta di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, 150 anak yatim hadir secara langsung dan ikut berbelanja kebutuhan sekolah.
“Mudah-mudahan ini akan menjadi modal untuk mereka bisa sekolah sebaik-baiknya. Termasuk di ruangan ini yang 150 saya harapkan mereka sudah menerima KJP. Kalau belum, nanti saya harapkan kepada Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial untuk mereka diprioritaskan menerima KJP Provinsi DKI Jakarta,” ujar Pramono saat dijumpai dalam acara tersebut, Kamis (9/7).
Menurut Pramono, bantuan pendidikan seperti KJP dapat menjadi pintu awal bagi anak-anak yatim untuk menjaga keberlanjutan pendidikan. Ia ingin bantuan tersebut tidak berhenti pada jenjang sekolah, tetapi bisa menjadi jalur berkelanjutan menuju program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, bahkan beasiswa LPDP Jakarta.
Dengan skema berlapis itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan tidak hanya bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memiliki peluang menempuh pendidikan tinggi. Bagi Pramono, akses pendidikan menjadi salah satu jalan penting agar anak-anak yatim dapat memperbaiki masa depan.
Pemprov DKI Jakarta melalui siaran resminya menyebut kegiatan bertema “Muliakan Anak Yatim Bersama Gubernur” menjadi pembuka rangkaian Program Santunan Muharam Baznas Bazis DKI Jakarta Tahun 2026. Program tersebut akan menjangkau 3.440 penerima manfaat dengan total bantuan Rp3,44 miliar di seluruh wilayah Jakarta. Dalam acara pembuka, 150 anak yatim menerima voucher belanja Rp750 ribu, santunan tunai Rp250 ribu, serta perlengkapan sekolah.
“Semoga program yang sangat baik ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi masuk sekolah, nanti tasnya baru, bukunya baru, bajunya baru, semangatnya juga baru,” tutur Pramono.
Bukan Bantuan Sesaat
Program santunan Muharam dan belanja bersama anak yatim sendiri diberikan kepada 3.440 anak yatim di Gajah Mada Plaza, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). Setiap anak mendapat bantuan senilai Rp1 juta, terdiri atas Rp500 ribu paket pemenuhan gizi, Rp250 ribu voucher belanja, Rp250 ribu uang tunai, serta paket sekolah berupa tas dan alat tulis.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dan Baznas Bazis untuk tidak hanya memberi bantuan sesaat, tetapi juga memastikan anak-anak penerima manfaat tetap memiliki dukungan pendidikan. Karena itu, Pramono meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial mengecek apakah anak-anak yatim yang hadir sudah masuk daftar penerima KJP.
Program KJP Plus sendiri menjadi salah satu instrumen utama bantuan pendidikan di Jakarta. Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan menyalurkan KJP Plus Tahap I Tahun 2026 kepada 707.477 peserta didik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sanggar Kegiatan Belajar, hingga Sekolah Luar Biasa. Anggaran yang dialokasikan untuk tahap tersebut mencapai Rp1,62 triliun dan disalurkan bertahap mulai 5 Maret 2026.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, KJP Plus menjadi upaya pemerintah daerah memastikan peserta didik dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan dan memenuhi kebutuhan dasar belajar.
“Melalui program KJP Plus, Pemprov DKI Jakarta berharap para peserta didik terus bersemangat belajar, meningkatkan prestasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain KJP, Pemprov DKI juga memperluas akses pendidikan melalui KJMU dan LPDP Jakarta. Dalam siaran resmi Pemprov DKI, Pramono menegaskan program KJP Plus, KJMU, LPDP Jakarta, dan program sosial lain akan terus diperluas agar setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih baik sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota global.
Arah itu sejalan dengan pernyataan Pramono sebelumnya. Saat itu, ia juga menyinggung pentingnya kesinambungan KJP dan KJMU saat menghadiri santunan anak yatim di Yayasan Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pramono menyebut, anak-anak yatim yang hadir akan menerima manfaat KJP dan berpesan agar mereka rajin belajar agar dapat mengakses KJMU.
"Sehingga yang tahun lalu mendapat maka tahun ini masih mendapatkan juga. Rencananya, ada kenaikan sebanyak 126 ribu kartu yang diterbitkan tahun ini, yakni sebanyak 707.622 kartu," tuturnya.
Dalam laporan yang sama, Pramono juga disebut menekankan, KJMU dapat menjadi jalan bagi penerima manfaat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. KJMU dipastikan menanggung biaya S1, S2, dan S3 bagi mereka yang memenuhi syarat.
Pemerintah daerah juga menyiapkan jalur lanjutan melalui LPDP Jakarta. Penerima KJMU nantinya bisa melanjutkan pendidikan S2 dan S3 melalui LPDP Jakarta. Pramono menyebut Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk program tersebut, yang diharapkan mampu membiayai sekitar 50 sampai 75 calon mahasiswa ke universitas luar negeri.
Dengan demikian, prioritas bagi anak yatim yang belum menerima KJP dapat dibaca sebagai bagian dari strategi pendidikan berjenjang. Anak-anak yang masuk kategori rentan tidak hanya didorong bertahan di sekolah, tetapi juga diarahkan agar punya peluang naik ke pendidikan tinggi.
Program Berkaitan dengan Akses Sekolah
Di luar bantuan pendidikan, Pemprov DKI juga memperkuat program sosial lain yang berkaitan dengan akses sekolah. Dalam kegiatan yang sama, Pramono mengapresiasi Baznas Bazis DKI sebagai mitra strategis yang mendukung program sosial, termasuk Program Pemutihan Ijazah bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Sepanjang 2025, program itu telah membantu 6.050 peserta didik dengan total bantuan Rp14,9 miliar. Pada 2026, Pemprov DKI menargetkan pemutihan 6.000 ijazah agar lebih banyak anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala administrasi.
Program pemutihan ijazah menjadi penting karena tidak sedikit siswa dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan administrasi akibat tunggakan biaya pendidikan. Jika ijazah tertahan, anak dapat kesulitan melanjutkan sekolah, mendaftar kerja, atau mengakses pendidikan lanjutan.
Dalam konteks itu, dorongan agar anak yatim diprioritaskan menerima KJP memiliki makna lebih luas. Pemerintah tidak hanya memberi santunan saat momentum Muharam, tetapi juga mencoba memastikan bantuan sosial terhubung dengan sistem pendidikan yang lebih permanen.
Pramono juga mengapresiasi Baznas Bazis DKI Jakarta yang menggelar program Santunan Muharam Belanja Bersama Anak Yatim. Menurut dia, program tersebut memberi manfaat bagi ribuan anak yatim dan keluarga yang membutuhkan.
Kegiatan seperti belanja bersama anak yatim memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, memenuhi kebutuhan langsung anak menjelang tahun ajaran baru, seperti tas, alat tulis, dan perlengkapan sekolah. Kedua, memberi pengalaman psikologis yang positif bagi anak-anak karena mereka dapat memilih sendiri kebutuhan yang diinginkan.
Namun, bantuan jangka pendek tetap perlu diikuti pendataan dan intervensi berkelanjutan. Karena itu, instruksi Pramono kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial menjadi penting agar anak-anak yatim yang belum masuk sistem bantuan bisa segera diverifikasi.
Verifikasi tetap diperlukan agar bantuan tepat sasaran. KJP Plus merupakan program berbasis kriteria, sehingga calon penerima perlu memenuhi ketentuan administrasi dan sosial ekonomi. Dinas Pendidikan DKI juga menyatakan pemutakhiran dan verifikasi data penerima dilakukan berkala agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Tantangan utama ke depan adalah memastikan anak yatim yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari pendataan. Pemprov DKI perlu memperkuat integrasi data antara sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Baznas Bazis, kelurahan, dan lembaga pengasuhan anak agar bantuan pendidikan tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif menjangkau kelompok rentan.
Jika mekanisme itu berjalan baik, program santunan Muharam dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki akses pendidikan anak yatim di Jakarta. Anak-anak yang semula hanya menerima bantuan belanja dan perlengkapan sekolah dapat masuk ke skema bantuan pendidikan yang lebih berkelanjutan, mulai dari KJP, KJMU, hingga LPDP Jakarta.
Pada akhirnya, pesan utama Pramono adalah negara dan pemerintah daerah harus hadir bagi anak-anak yang membutuhkan. Anak yatim yang belum menerima KJP tidak boleh dibiarkan tercecer dari sistem bantuan pendidikan, terutama ketika mereka masih berada pada usia sekolah dan membutuhkan dukungan untuk membangun masa depan.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar