Periskop.id - Lembaga kajian Institute for Demographic and Affluence Studies atau yang dikenal sebagai IDEAS memberikan catatan kritis terkait desain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam laporan Policy Brief terbaru edisi Januari 2026 yang bertajuk “Makan Bergizi Tidak Gratis: Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa”, lembaga ini menilai bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali skema program tersebut.
Meskipun peningkatan gizi bagi anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui adalah agenda yang sangat krusial, pelaksanaan program secara universal atau menyeluruh untuk semua kelompok tanpa memandang status ekonomi dinilai berisiko menciptakan inefisiensi anggaran yang sangat besar.
IDEAS berpandangan bahwa kelompok masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan pangan bergizi sebenarnya dapat dipetakan secara lebih spesifik. Oleh karena itu, lembaga tersebut mendorong adanya transformasi dari program yang bersifat universal menjadi program yang tepat sasaran.
Salah satu strategi yang ditawarkan adalah pendekatan penargetan geografis atau geographical targeting. Pendekatan ini mengusulkan agar penentuan sasaran penerima manfaat didasarkan pada wilayah wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan paling mendesak.
Metodologi Penentuan Daerah Prioritas dan Kelompok Rentan
Dalam melakukan identifikasi daerah prioritas, IDEAS menggunakan tiga indikator utama yang dianggap mampu menggambarkan kemampuan daya beli dan pemenuhan gizi rumah tangga secara akurat.
Indikator pertama adalah rata-rata konsumsi telur ayam, kedua adalah rata-rata konsumsi daging ayam, dan ketiga adalah rasio pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan khusus untuk makanan. Berdasarkan kombinasi ketiga data tersebut, lembaga ini menetapkan sebanyak 169 daerah prioritas yang layak mendapatkan perhatian utama dalam program MBG.
Menariknya, mayoritas dari 169 daerah tersebut merupakan wilayah dengan populasi penduduk yang relatif sedikit di luar Pulau Jawa. Estimasi jumlah penerima manfaat di wilayah prioritas ini mencapai sekitar 16,2 juta jiwa.
Lebih jauh lagi, IDEAS mengklasifikasikan adanya 10 daerah dengan status super prioritas yang memenuhi seluruh kriteria indikator kemiskinan gizi tersebut. Untuk kelompok super prioritas ini, jumlah penerima manfaat diperkirakan berada di angka 545 ribu jiwa.
Analisis Anggaran antara Skema Universal dan Tepat Sasaran
Laporan tersebut juga menyajikan kalkulasi yang cukup mencengangkan mengenai kebutuhan dana apabila program ini dipaksakan berjalan secara universal.
Mengingat jumlah anak usia sekolah mencapai 58 juta jiwa serta kelompok balita dan ibu hamil atau menyusui mencapai 25 juta jiwa, maka total target sasaran bisa menyentuh angka 83 juta orang. Untuk membiayai skala sebesar itu secara penuh, IDEAS memproyeksikan kebutuhan anggaran tahunan dapat membengkak hingga Rp350 triliun.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah tercatat telah menyiapkan pagu awal sebesar Rp267,4 triliun ditambah dengan pagu cadangan senilai Rp67,6 triliun. Jika dijumlahkan secara total, anggaran yang siap digelontorkan mencapai Rp335 triliun dengan target cakupan sekitar 81,9 juta penerima manfaat.
Namun, IDEAS menemukan sebuah ketimpangan yang signifikan dalam distribusi anggaran tersebut jika tetap menggunakan desain universal.
Berdasarkan skenario tepat sasaran yang diusulkan IDEAS, pemberian bantuan untuk 16,2 juta jiwa di 169 daerah prioritas sebenarnya hanya membutuhkan dana sekitar Rp66,1 triliun.
Sebaliknya, pada wilayah yang dikategorikan sebagai daerah nonprioritas, jumlah penerima manfaat justru jauh lebih banyak yakni mencapai 65,8 juta jiwa dengan kebutuhan dana yang sangat fantastis yaitu Rp268,9 triliun.
Kondisi ini menjadi landasan kritik bahwa desain program saat ini justru berpotensi mengalirkan sebagian besar dana negara ke wilayah yang secara indikator sebenarnya tidak masuk dalam prioritas utama kebutuhan pangan bergizi.
Agenda Politik dan Efektivitas Kesehatan Anak Bangsa
IDEAS memberikan peringatan bahwa menjadikan MBG sebagai program universal akan menuntut sumber daya negara yang sangat masif.
Lembaga tersebut mengkhawatirkan bahwa pemaksaan desain universal ini justru terlihat lebih kental dengan aroma agenda politik elektoral dibandingkan dengan komitmen murni terhadap agenda kesehatan dan peningkatan gizi anak bangsa.
Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan hanya akan menjadi beban fiskal tanpa memberikan dampak perbaikan gizi yang signifikan bagi kelompok yang paling rentan.
Melalui pendekatan yang lebih fokus dan terarah, IDEAS meyakini bahwa program MBG dapat bekerja lebih efektif dalam memperbaiki akses gizi. Keberhasilan program ini seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar pagu anggaran yang disiapkan atau seberapa banyak jumlah orang yang menerima makanan secara gratis.
Nilai keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada seberapa akurat anggaran tersebut mampu menjangkau wilayah dan kelompok masyarakat yang selama ini paling sulit memenuhi kebutuhan pangan bergizi mereka secara mandiri.
Berikut adalah ringkasan estimasi kebutuhan dana apabila program ini dipaksakan berjalan secara universal:
| Kategori | Indikator | Nilai |
|---|---|---|
| Anggaran MBG | Pagu awal | Rp267,4 triliun |
| Pagu dicadangkan | Rp67,6 triliun | |
| Pagu awal + pagu dicadangkan | Rp335,0 triliun | |
| Estimasi jumlah penerima manfaat | Pagu awal | 65,5 juta jiwa |
| Pagu dicadangkan | 16,4 juta jiwa | |
| Pagu awal + pagu dicadangkan | 81,9 juta jiwa | |
| Estimasi MBG tepat sasaran | Daerah prioritas MBG | 169 kabupaten/kota |
| Jumlah penerima manfaat | 16,2 juta jiwa | |
| Anggaran | Rp66,1 triliun | |
| Estimasi MBG tidak tepat sasaran | Daerah nonprioritas MBG | 345 kabupaten/kota |
| Jumlah penerima manfaat | 65,8 juta jiwa | |
| Anggaran | Rp268,9 triliun |
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar