Periskop.id - Kementerian Sosial menyiapkan anggaran operasional sekitar Rp4 triliun tahun ini untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dana tersebut diperkirakan mencakup kebutuhan sekitar 45 ribu siswa, dengan estimasi biaya Rp3 juta hingga Rp4 juta per siswa setiap bulan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan alokasi tersebut murni untuk biaya operasional. Pembangunan gedung sekolah, menurutnya, digarap terpisah oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
"Indeksnya masih terus kami hitung, tetapi sekurang-kurangnya sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta per siswa per bulan," kata Gus Ipul di Sekolah Rakyat Sragen, Selasa (14/7).
Perhitungan anggaran itu disampaikan bertepatan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sragen. Gus Ipul merinci total dana operasional tahun ini disiapkan untuk puluhan ribu peserta didik yang tersebar di berbagai daerah.
"Untuk tahun ini alokasinya kira-kira untuk 45 ribu siswa. Anggaran operasional secara keseluruhan kurang lebih Rp4 triliun," tutur Gus Ipul.
Jumlah peserta didik yang bergabung disebutnya masih terus bertambah secara bertahap. Hingga saat ini tercatat 28.478 siswa telah diterima di Sekolah Rakyat, terdiri atas 6.305 siswa jenjang SD, 11.186 siswa SMP, dan 11.077 siswa SMA, menuju target 43.346 siswa pada tahun pertama penyelenggaraan.
"Saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat karena Kabupaten Sragen memulainya paling akhir. Proses pembelajaran dimulai pada Juli dan Agustus. Ini termasuk yang paling akhir dibandingkan daerah lain," kata Gus Ipul.
Anggaran operasional tersebut, dipaparkan Gus Ipul, dipakai untuk membiayai gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, hingga kebutuhan proses belajar mengajar. Seluruh penggunaan dana diawasi lewat mekanisme pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Ada mekanismenya. Setiap uang yang dikeluarkan negara harus dipertanggungjawabkan. Jadi ada perhitungannya," tegas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat, menurutnya, diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kelompok Desil 1 dan Desil 2. Proses penerimaan siswa dilakukan lewat pemadanan data dan verifikasi berlapis agar tidak ada celah untuk praktik penitipan.
"Siapa saja boleh bersekolah di sini selama memenuhi kriteria. Nanti ada BPS yang melakukan pendataan bekerja sama dengan bupati atau wali kota. Jadi tidak bisa ada praktik titip-menitip," katanya.
Di luar perluasan jumlah peserta didik, pemerintah juga menambah infrastruktur Sekolah Rakyat. Tahun ini ditargetkan pembangunan gedung permanen di 104 lokasi, dengan kapasitas tiap sekolah direncanakan naik dari sekitar 1.000 menjadi 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
"Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini," kata Gus Ipul.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar