periskop.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumpulkan perwakilan penjual dan pengelola platform lokapasar untuk merumuskan kebijakan ekosistem niaga elektronik berkeadilan.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendengarkan langsung berbagai keluhan pelaku usaha mikro terkait aktivitas jual beli daring dari dua sudut pandang. Budi berjanji segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui revisi aturan perizinan dan pengawasan niaga elektronik.
"Hari ini, kami mendengarkan aspirasi penjual dan perwakilan platform lokapasar tentang aktivitas niaga elektronik. Tentu masalah yang disampaikan hari ini tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen," katanya dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (26/5).
Kementerian Perdagangan kini tengah merampungkan tahapan harmonisasi revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Budi memastikan penyusunan regulasi baru tersebut melibatkan perwakilan penyedia aplikasi dan kelompok usaha lokal.
"Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal," tegasnya.
Chief Executive Officer Hody.id Mira Nur Gandaniati mengapresiasi langkah konkret Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi dialog terbuka ini.
"Saya senang penjual bisa mengungkapkan semua opininya. Lokapasar pun dapat mendengar langsung masukan dari kami dan Pak Menteri hadir sebagai fasilitator," ujarnya.
Pendiri Imago Raw Honey Henry Hidayat memandang forum diskusi antarpihak ini sangat krusial bagi kelangsungan bisnis produk lokal di dalam negeri.
"Harapannya, pertemuan dapat menghasilkan win-win solution yang ditengahi pemerintah melalui regulasi. Kami harapkan pertemuan ini dapat menghasilkan strategi agar merek lokal bisa merajai pasar domestik," jelasnya.
Founder Jakarta Candle Yulianah menaruh harapan besar terhadap peraturan baru rancangan Kementerian Perdagangan.
"Melalui pertemuan ini, keresahan penjual selama ini bisa didengar oleh lokapasar dan Pak Mendag. Saya berharap, peraturan yang akan diterbitkan membantu kami sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal," ucapnya.
Merespons keluhan tersebut, Kepala Kebijakan Publik TikTok Hilmi Adrianto berjanji mengevaluasi isu rendahnya visibilitas merek lokal dan transparansi potongan biaya layanan.
"Ada beberapa catatan terkait cara meningkatkan visibilitas merek lokal, menciptakan transparansi terhadap biaya yang dikenakan, juga sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya. Kami akan evaluasi kembali," ungkapnya.
Deputy Director of Government Relations Shopee Balques Manisang sepakat meneruskan seluruh rentetan aspirasi penjual kepada tim manajemen operasional perusahaannya.
"Kami sudah catat dengan baik dan sudah disampaikan ke tim. Kami langsung mengevaluasi," pungkasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar