BRIN Usulkan Pilkada Asimetris Perkuat Demokrasi Lokal yang Adaptif dan Efisien

periskop.id - Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia sebaiknya tidak dilakukan dengan pola seragam. 

Ia mengusulkan model pilkada asimetris, yakni mekanisme pemilihan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Menurut Siti, gagasan ini berangkat dari realitas ketimpangan kapasitas fiskal, kondisi sosial, dan dinamika politik lokal. 

“Desain pilkada yang seragam justru berpotensi tidak efisien, mahal, dan melemahkan pemerintahan lokal,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6).

Ia menjelaskan bahwa pilkada asimetris memungkinkan variasi mekanisme, mulai dari pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan tidak langsung melalui DPRD, hingga penetapan atau pengangkatan sesuai kebutuhan daerah. Model ini, kata Siti, bukanlah pengecualian, melainkan bentuk demokrasi adaptif yang dapat menjamin efektivitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Usulan tersebut sejalan dengan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, dipilih secara demokratis. Namun, demokratisasi tidak harus berarti seragam, melainkan bisa menyesuaikan dengan konteks daerah.

Di sisi lain, Siti menekankan perlunya perbaikan sistem pemilu secara menyeluruh, termasuk pembenahan partai politik. Ia menyoroti praktik kompetisi internal partai yang cenderung transaksional. 

“Dalam praktiknya di Indonesia justru memicu kompetisi intra-partai yang mahal dan transaksional. Kondisi ini melemahkan peran partai politik sebagai institusi dan menggeser fokus dari program ke popularitas individual,” katanya.

Riset BRIN sebelumnya juga menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia termasuk tinggi di kawasan Asia Tenggara. Laporan International IDEA (2024) mencatat bahwa ongkos politik di tingkat lokal sering kali menjadi beban besar bagi calon kepala daerah, sehingga mendorong praktik politik uang. 

Dengan model pilkada asimetris, diharapkan beban biaya dapat ditekan dan kualitas demokrasi lokal lebih terjaga.