Periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait kesiapan rantai pasok pangan, distribusi, dan kapasitas logistik.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," kata Purbaya.
Sebagai langkah konkret, aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan agar kebutuhan bahan pangan dalam program MBG dapat dipenuhi langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Selain menjaga kelancaran pasokan, skema ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan MBG agar program prioritas tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Jadi, Indonesia tidak cemas, tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas tentunya dengan dukungan Komisi XI dan seluruh anggota DPR RI, termasuk banggar. Saya mohon dukungan dari anggota DPR untuk terus mendukung kami menjalankan tugas kami ke depan," tutupnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar