Periskop.id - Asosiasi Mitra BGN mengancam menutup atau "menggembok" seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Ancaman ini akan direalisasikan mulai 17 Agustus 2026 jika persoalan tata kelola kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak kunjung diselesaikan.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng menyampaikan hal tersebut sebagai langkah terakhir, bukan untuk menggagalkan program prioritas pemerintah. Ia menegaskan aksi tersebut murni respons atas tata kelola kemitraan yang dinilai tidak adil.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," kata Syawaludin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Syawaludin menegaskan, langkah ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan Presiden maupun menggagalkan program pemerintah. Ia menilai justru cara pengelolaan kemitraan yang berjalan saat ini yang berpotensi menghambat keberlangsungan program.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN itu menyoroti perlakuan terhadap mitra yang dianggap tidak setara dan tidak manusiawi. Ia menyebut persoalan utama bukan pada program itu sendiri, melainkan pada cara BGN memperlakukan mitra di lapangan.
"Kami bukan mau menyalahkan Presiden, tidak. Kami bukan mau kemudian menggagalkan program pemerintah, tidak. Tetapi cara mereka yang menggagalkan program pemerintah ini. Caranya yang tidak adil, caranya yang tidak setara, caranya yang tidak kemudian manusiawi kepada kami," ujarnya.
Ancaman ini muncul di tengah situasi ekonomi para mitra yang disebut sudah terbebani modal besar. Syawaludin menerangkan, banyak mitra terpaksa mengambil kredit dari bank hingga rentenir demi memenuhi syarat pembangunan dapur MBG.
Ia menuturkan, setiap dapur MBG membutuhkan tenaga hingga tiga sampai empat orang untuk bisa berjalan, dengan sebagian modalnya berasal dari pinjaman. Menurutnya, semua pengorbanan itu dilakukan semata karena keinginan berpartisipasi dalam program tersebut.
"Bayangin, satu dapur itu kami bekerja ada sampai 3-4 orang mengeroyok satu dapur supaya bisa jadi. Belum lagi yang mengambil uang bank, belum lagi yang ngambil kredit sama rentenir, hanya karena alasan ingin berpartisipasi dalam program makan bergizi ini," katanya.
Asosiasi Mitra BGN turut mendesak agar pelaksanaan MBG kembali merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Percepatan Perbaikan Gizi Nasional. Syawaludin menyebut aturan mengenai jumlah penerima manfaat maupun klasifikasi dapur sudah diatur jelas dalam beleid tersebut.
"Kembali kepada Perpres 115, selesai barangnya," tegas Syawaludin.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar