periskop.id - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mendesak penghentian segera agresi militer di wilayah Palestina melalui forum remsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

​Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menilai komunitas global terlalu lambat memberikan perlindungan bagi rakyat sipil di kawasan konflik tersebut. Sugiono menyoroti pentingnya penegakan hukum internasional yang tegak tanpa pandang bulu demi mewujudkan perdamaian nyata.

Advertisement

​"Sikap diplomasi Indonesia tetap konsisten menolak segala bentuk penjajahan maupun aneksasi wilayah," tegasnya pada forum High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB bertema 'Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter' ysng dikutip pada Rabu (27/5).

​Sugiono menegaskan konflik bersenjata ini merupakan ujian krusial bagi dunia internasional dalam menerapkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia meminta seluruh negara mengesampingkan praktik standar ganda dalam menyikapi krisis kemanusiaan tersebut.

​"Isu Palestina murni menjadi tolok ukur keseriusan berbagai negara dalam mengimplementasikan nilai kemanusiaan pada Piagam PBB," jelasnya.

​Kementerian Luar Negeri bertekad terus mengawal hak kemerdekaan bangsa Palestina melalui jalur diplomasi formal secara berkesinambungan. Sugiono berjanji akan memaksimalkan lobi multilateral pada setiap persidangan global.

​"Dunia internasional sama sekali tidak boleh terus menutup mata terhadap penderitaan kelompok rentan di zona konflik," katanya.

​Sugiono menganggap resolusi gencatan senjata sangat sulit terwujud tanpa tekanan kolektif dari negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ia menargetkan dukungan pengakuan kedaulatan negara Palestina bisa segera mencapai angka 100% pada masa mendatang.

​"Kami berkomitmen terus menggalang solidaritas internasional agar Palestina lekas mendapat hak kedaulatan penuh," ujarnya.

​Krisis kemanusiaan di wilayah konflik saat ini amat membutuhkan intervensi penyaluran bantuan darurat secepat mungkin. Kementerian Luar Negeri memastikan kelancaran distribusi pasokan logistik dari masyarakat Indonesia menuju area sasaran.