Dana SAL Tak Boleh Jadi Pendanaan Permanen, Ekonom Sarankan Penarikan Bertahap

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan penarikan dana SAL perlu dilakukan bertahap dengan exit strategy jelas demi menjaga stabilitas likuiditas perbankan.

Reporter : Siti Ayu Rachma

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 17 Jul 2026 | 16:11 WIB

Waktu Baca : ±2 menit

Periskop.id - Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan bank-bank penerima dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak menjadikan dana pemerintah sebagai sumber pendanaan permanen.

Menurutnya, penempatan SAL harus diperlakukan sebagai instrumen sementara yang disertai strategi keluar (exit strategy) yang jelas agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pendekatan penarikan dana SAL secara bertahap merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan penarikan secara serentak. Langkah tersebut memberi waktu bagi perbankan untuk menyesuaikan struktur pendanaannya tanpa menimbulkan gejolak likuiditas.

"Pendekatan bertahap memang lebih ideal karena likuiditas perbankan bergerak melalui jaringan yang saling terhubung. Penarikan serentak dalam jumlah besar dapat mendorong bank berebut dana, menaikkan bunga deposito, menekan pasar uang antarbank, dan memperlambat kredit," ujar Syafruddin kepada Periskop, Jumat (17/7).

Menurut Syafruddin, risiko tersebut akan semakin besar apabila penarikan dana dilakukan bersamaan dengan kebijakan pengetatan moneter Bank Indonesia (BI), ketika biaya likuiditas di pasar sudah meningkat.

Karena itu, ia menilai penarikan bertahap memberi kesempatan bagi bank untuk mencari sumber pendanaan pengganti, baik melalui pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan surat utang, transaksi di pasar uang antarbank, maupun penyesuaian portofolio aset.

"Penarikan bertahap memberi waktu bagi bank untuk mengganti SAL melalui pertumbuhan dana pihak ketiga, penerbitan surat utang, transaksi antarbank, atau penyesuaian portofolio aset," lanjutnya.

Selain itu, ia berpandangan bahwa pendekatan ini juga memberi kesempatan kepada Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas melalui operasi moneter bila diperlukan.

Meski begitu, ia mengingatkan bertahap bukan berarti tanpa batas waktu. Pemerintah tetap harus menetapkan jadwal, target saldo, dan kriteria penghentian yang tegas agar bank tidak menganggap SAL sebagai sumber pendanaan permanen.

"Jadi, gradualisme paling efektif bila berpadu dengan disiplin, transparansi, dan koordinasi fiskal-moneter," pungkasnya.