periskop.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia kini bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa.
Persoalan tersebut telah menjelma menjadi fenomena krusial yang mengancam keselamatan bangsa.
“Karena Tindak Pidana Perdagangan Orang ini perbudakan modern, eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Tindak Pidana Perdagangan Orang itu bukan lagi kasus per kasus tapi ini sudah menjadi suatu fenomena di Republik ini,” ujar Andreas.
Pernyataan tegas itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI.
Rapat kedewanan tersebut menghadirkan jajaran Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, LPSK, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan.
Pertemuan penting ini digelar di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Andreas menyoroti kondisi akhir-akhir ini yang memperlihatkan TPPO sudah mencapai level darurat.
Negara dituntut segera mengambil langkah besar dan nyata. Pemerintah harus melihat kejahatan ini sebagai bentuk perbudakan modern yang mengeksploitasi manusia demi keuntungan pihak tertentu.
Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut memaparkan posisi geografis dan situasi terkini tanah air yang sangat rentan. Indonesia kini memiliki peran ganda dalam pusaran bisnis ilegal ini.
Wilayah nusantara bukan hanya menjadi tempat asal para korban. Negara ini juga telah bergeser menjadi lokasi tujuan sekaligus jalur transit perdagangan manusia internasional.
“Indonesia ini jadi salah satu sumber tindak pidana perdagangan orang juga jadi target destinasi tindak pidana juga menjadi transit tindak pidana perdagangan orang. Artinya pemerintah kita tidak menangani ini secara serius. Bagaimana mengatasi persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang ini,” katanya.
Andreas meminta jajaran eksekutif mengubah pola penanganan yang selama ini berjalan. Pemerintah diimbau tidak sekadar hadir membawa tumpukan dokumen evaluasi saat ada kasus baru yang mencuat.
“Kalau tidak, kita akan bertemu lagi dan semua akan hanya menyampaikan laporan-laporan (dan) bukan melihat ini sebagai suatu fenomena yang serius,” tegasnya.
Politisi senior ini mendorong penyelesaian masalah secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Langkah koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar pencegahan berjalan efektif di pintu-pintu keluar imigrasi.
Oleh karena itu, Andreas mendesak persoalan krusial ini segera dibawa ke level tertinggi eksekutif. Penanganan perdagangan orang harus masuk dalam prioritas kerja nasional.
Ia berharap isu penegakan hukum dan perlindungan korban ini dibahas secara khusus oleh jajaran menteri. Penyelamatan warga negara harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen pemerintah.
“Di rapat kabinet sampaikan bahwa ini peristiwa serius yang harus kita tangani sebagai bangsa,” imbuhnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar