Periskop.id - Perhatian publik saat ini kembali fokus ke permasalahan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pelemahan nilai rupiah yang berkepanjangan. Kondisi mata uang Garuda terpantau masih mengalami tren penurunan yang cukup signifikan.
Pada perdagangan hari Kamis (28/5), nilai tukar rupiah telah menyentuh angka 17.870 per dolar AS. Angka tersebut tercatat melemah bila dibandingkan dengan hari Rabu kemarin yang berada di posisi 17.784 per dolar AS.
Pakar ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, dalam laman resmi kampus, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor eksternal maupun internal.
Dari sisi eksternal, kondisi geopolitik global memegang peranan besar. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan adanya potensi penutupan Selat Hormuz memicu kenaikan harga minyak serta energi dunia.
Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada meningkatnya harga berbagai komoditas utama yang bergantung pada jalur perdagangan global, termasuk energi dan bahan baku industri.
Sementara itu, faktor internal berasal dari sentimen para investor terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang industri dan investasi. Menurut Ubaidillah, ketidakpastian kebijakan dapat memicu terjadinya capital outflow atau keluarnya modal asing dari pasar Indonesia.
Ketika investor berbondong-bondong menarik investasinya dalam bentuk dolar AS, maka permintaan terhadap mata uang dolar AS otomatis meningkat dan nilai tukar rupiah menjadi semakin tertekan.
Dampak Nyata bagi Industri dan Penutupan Pabrik
Melemahnya nilai tukar rupiah ini membawa dampak berantai yang sangat berat bagi sektor dunia usaha. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, sebagaimana dikutip oleh Antara pada Selasa (26/5), menilai bahwa depresiasi rupiah ini berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi perusahaan.
Tekanan paling besar dirasakan oleh industri-industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor serta mereka yang menyasar pasar ekspor. Situasi pelik ini secara otomatis meningkatkan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Ibrahim menambahkan bahwa tekanan terhadap sektor industri bukan hanya dipicu oleh pelemahan mata uang rupiah semata. Konflik geopolitik global yang terjadi saat ini juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM industri non-subsidi, yang turut menambah beban komponen biaya produksi operasional perusahaan.
Akibatnya, lonjakan kasus PHK dilaporkan terjadi hanya dalam waktu satu bulan terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terdampak PHK telah mencapai 15.425 orang sepanjang periode Januari hingga April 2026. Kondisi sulit ini mulai memaksa sejumlah perusahaan untuk melakukan efisiensi ketat hingga menghentikan total operasional mereka.
Salah satu dampak riil terbaru dikonfirmasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Organisasi buruh tersebut membenarkan bahwa telah terjadi PHK massal terhadap sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tersebut kini dinyatakan tutup total karena sudah tidak mampu lagi bertahan di tengah gempuran tekanan ekonomi dan lesunya pasar global.
“KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Rekomendasi Strategis dan Kebijakan Mitigasi
Melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan sejumlah rekomendasi mitigasi risiko bagi sektor industri untuk menghadapi dampak dari depresiasi nilai tukar rupiah.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS secara signifikan dapat menekan industri manufaktur, terutama industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
“Kondisi ini berimbas langsung pada pasar kerja melalui pembengkakan biaya produksi, kenaikan inflasi impor (imported inflation), ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta turunnya serapan tenaga kerja akibat terhambatnya ekspansi usaha,” kata Esther kepada Antara pada Senin (18/5).
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Esther memaparkan empat langkah mitigasi yang bisa diambil oleh pelaku industri. Rekomendasi pertama adalah perusahaan harus memperkuat penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging untuk melindungi arus kas mereka dari fluktuasi kurs mata uang asing yang ekstrem.
Langkah kedua, ia menyarankan perusahaan atau industri untuk mulai mencari dan bermitra dengan pemasok lokal sebagai alternatif pengganti bahan baku impor, meskipun upaya peralihan ini diakui memiliki tantangan tersendiri.
“Rekomendasi selanjutnya adalah efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Pelaku usaha melakukan efisiensi (cost cutting) seperti merasionalisasi belanja modal (capex) dan mengoptimalkan modal kerja tanpa mengorbankan kualitas,” ujar Esther.
Selain itu, rekomendasi keempat yang diajukan adalah agar dunia industri mencoba melakukan transaksi perdagangan internasional dengan memanfaatkan mekanisme mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS).
Menurut Esther, semakin banyak perusahaan yang mencoba bertransaksi menggunakan mekanisme LCS ini, maka akan semakin baik untuk mengurangi dominasi dan ketergantungan yang tinggi terhadap mata uang dolar AS.
Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pemerintah harus segera turun tangan mengantisipasi risiko PHK massal ini melalui kebijakan strategis. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa pemerintah perlu fokus pada upaya penguatan nilai tukar rupiah serta mempertimbangkan relokasi anggaran.
Kebijakan fiskal berupa realokasi anggaran dari program-program yang memakan biaya tinggi dinilai sangat mendesak untuk dialihkan guna menyelamatkan daya beli masyarakat yang mulai melemah.
“Yang pasti penguatan rupiah menjadi prioritas. … Sektor fiskal harus ada realokasi anggaran untuk menyelamatkan daya beli masyarakat. Jadi dua kebijakan tersebut sangat bisa dilakukan untuk saat ini,” kata Huda.
Saran Pengelolaan Keuangan bagi Para Pekerja
Menghadapi tingginya risiko PHK yang mengintai di berbagai sektor, Ubaidillah turut memberikan himbauan dan petunjuk praktis kepada para tenaga kerja di Indonesia.
Mengingat kondisi ekonomi saat ini sangat fluktuatif dan tidak menentu, masyarakat diharapkan bisa menjadi lebih bijak serta disiplin dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga.
Ubaidillah mengingatkan masyarakat untuk menghindari pola belanja yang berlebihan dan mulai memangkas pengeluaran yang hanya berdasarkan keinginan semata, bukan kebutuhan pokok.
Selain menjaga perputaran uang tunai secara mandiri, ia juga memberikan peringatan keras agar masyarakat menghindari segala bentuk pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal ini dikarenakan fluktuasi ekonomi yang tidak stabil sewaktu-waktu dapat memengaruhi tingkat suku bunga pinjaman, sehingga dikhawatirkan akan semakin memperberat beban finansial masyarakat di kemudian hari.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar