periskop.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali tertekan pada perdagangan hari ini. Hingga pukul 11.13 WIB, rupiah tercatat melemah 39 poin ke level Rp17.885 per dolar AS.
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas berjangka, Ibrahim Assuabi menilai pelemahan rupiah saat ini bukan disebabkan faktor teknis kebijakan moneter Bank Indonesia, melainkan persoalan struktural yang dinilai semakin membebani pasar keuangan domestik.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian pasar pasca pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa, yang diikuti sejumlah kebijakan dan pernyataan yang dinilai tidak sejalan dengan ekspektasi investor.
Ia mencontohkan transfer dana dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara yang sempat memunculkan kekhawatiran di pasar. Kondisi tersebut diperburuk dengan keputusan MSCI yang menyoroti rendahnya free float sejumlah emiten di pasar modal Indonesia.
"Awalnya bagus, indeks dolar mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan akan ke Rp10 ribu. Tetapi apa yang terjadi? MSCI langsung membekukan, menurunkan saham-saham di pasar modal. Kenapa? Karena dilihat salah satu yang paling menonjol itu adalah free plot," kata Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (29/5).
"Yang seharusnya 15 persen, tetapi rupanya perusahaan-perusahaan yang lising di bursa itu 3 sampai 7,5 persen. Sampai saat ini pun juga masih terus melakukan perbaikan-perbaikan OJK. Bahkan OJK pun juga mundur ketuanya. Bursa efek Indonesia itu pun juga mundur. Ada kabar bahwa akan terjadi reformasi di pasar modal, terutama di OJK. Tapi kenyataannya orang itu-itu saja yang menjabat sebagai pemimpin di OJK," terang dia.
Selain faktor pasar modal, Ibrahim juga menyoroti memburuknya neraca transaksi berjalan Indonesia yang dinilai bersifat struktural, bukan sementara. Ia menjelaskan defisit transaksi berjalan melebar dari US$0,15 miliar pada kuartal I-2025 menjadi US$4,01 miliar pada kuartal I-2026.
Di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia juga mengalami penyusutan, dari US$13,07 miliar pada kuartal I-2025 menjadi hanya US$7,98 miliar pada periode yang sama tahun ini.
Menurut Ibrahim, kondisi tersebut diperparah oleh memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, terutama setelah Iran melakukan blokade Selat Hormuz yang menghambat sekitar 20 persen jalur distribusi minyak dan gas dunia.
Situasi itu mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia, baik Brent maupun WTI, sehingga meningkatkan tekanan impor energi Indonesia yang masih bergantung pada minyak impor sekitar 1,5 juta barel per hari.
Ia menambahkan, asumsi dasar APBN 2025 yang mematok kurs rupiah di level Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak 70 dolar AS per barel kini dinilai semakin jauh dari realisasi pasar.
Selain itu, faktor musiman pembayaran dividen perusahaan-perusahaan terbuka juga disebut turut meningkatkan permintaan dolar AS di pasar domestik.
"Nah sehingga apa? Sehingga pemerintah membutuhkan dolar yang cukup banyak. Dolar cukup banyak ini untuk apa? Untuk menanggulangi depisit. Di APBN 2025 rupiah dipatok di Rp16.500. Sekarang rupiah itu di Rp17.900. Kemudian minyak dipatok di Rp70 per barrel," paparnya.
Ibrahim juga menyinggung besarnya beban utang jatuh tempo pemerintah yang dinilai menambah tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan baru. Menurutnya, minat investor terhadap penerbitan obligasi Indonesia di pasar luar negeri, termasuk di Tiongkok, mulai menurun.
Di sisi lain, masyarakat disebut mulai mengalihkan simpanan ke valuta asing sebagai langkah lindung nilai di tengah pelemahan rupiah. Fenomena tersebut dinilai semakin memperbesar tekanan terhadap mata uang domestik.
Tak hanya itu, rencana pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk sektor sumber daya alam juga dinilai memunculkan kekhawatiran baru di pasar. Ibrahim mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kontrak bisnis perusahaan tambang yang sudah berjalan.
"Nah kita juga harus melihat juga bahwa yang terakhir, Prabowo begitu semangat dalam pidato di DPR, dia mengatakan bahwa akan ada ekspor satu pintu melalui dan antara.
Jadi SDI, yaitu satu pintu yang bagi pemerintah itu ya biasa-biasa saja, karena di luar negeri pun juga banyak, terutama di Eropa. Itu menggunakan satu pintu tujuannya agar perusahaan-perusahaan tambang itu tidak nakal. Jadi ekspor bukan ilegal, tapi ekspor secara legal," jelasnya.
"Nah ini yang membuat carut-marut perekonomian di Indonesia, sehingga rupiah terus mengalami pelemahan yang cukup signifikan," tutup dia.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar